Kabar positif datang dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana Bupati Andreas Agas menunjukkan komitmennya terhadap efisiensi anggaran. Alih-alih mengikuti tren pengadaan mobil dinas mewah seperti di beberapa daerah lain, Bupati Agas secara tegas menolak anggaran untuk pembelian Mobil Dinas Mewah bagi dirinya dan Wakil Bupati Tarsisius Syukur untuk tahun 2025.
Keputusan ini diambil sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan anggaran daerah yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai kebutuhan mendesak di Manggarai Timur, Bupati Agas menilai bahwa pengadaan mobil dinas mewah bukanlah prioritas utama. Sikap ini patut diapresiasi sebagai contoh kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kemewahan pribadi.
Penolakan pengadaan mobil dinas baru ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi belanja daerah. Langkah hemat yang diambil Bupati Agas diharapkan dapat menjadi contoh bagi jajaran pemerintahan di Manggarai Timur dan daerah lainnya untuk lebih bijak dalam pengelolaan keuangan negara. Tindakan ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, memastikan setiap rupiah dibelanjakan dengan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, keputusan ini juga mendapat dukungan dari DPRD Manggarai Timur. Wakil Ketua I dan II DPRD setempat menyatakan sepakat dengan langkah bupati dan wakil bupati untuk tidak melakukan pengadaan mobil dinas baru. Mereka menilai bahwa anggaran yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Sikap Bupati Andreas Agas ini mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya prioritas anggaran dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Di saat banyak daerah berlomba-lomba memperbarui kendaraan dinas dengan model-model mewah, langkah Manggarai Timur ini menjadi angin segar dan menunjukkan komitmen untuk pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Keputusan ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, membuktikan bahwa pemimpin mereka mendahulukan kepentingan rakyat.
Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pembaca, terimakasih !